JAKARTA – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Generasi Muda Peduli Indonesia (DPP GaMPI), Nini Arianti, mengecam keras praktik perusakan lingkungan yang dilakukan oleh sejumlah korporasi, khususnya di sektor pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Ia menilai deforestasi yang terus terjadi merupakan bentuk kejahatan ekologis terstruktur yang mengorbankan rakyat demi keuntungan segelintir pihak.
Pernyataan tersebut disampaikan Nini Arianti dalam sambutannya usai pembukaan Diskusi Publik yang digelar di Aula Gedung DPP KNPI, kawasan Rasuna Said, Jakarta, (26/12/2025).
Di hadapan peserta diskusi, Nini menegaskan bahwa penebangan hutan secara masif dan tidak terkendali telah melampaui batas tanggung jawab ekologis. Ia menyoroti lemahnya komitmen korporasi dalam menjaga kelestarian lingkungan, meskipun aktivitas mereka kerap berlindung di balik legalitas administratif.
“Penebangan hutan yang dilakukan secara ugal-ugalan ini bukan sekadar pelanggaran lingkungan, tetapi kejahatan ekologis yang sistematis. Korporasi mengeruk keuntungan besar, sementara rakyat harus menanggung dampaknya berupa banjir, tanah longsor, dan krisis ekologis berkepanjangan,” tegas Nini.
Sebagai putra daerah yang tumbuh besar di Sumatra, Nini mengaku merasakan langsung dampak kerusakan lingkungan akibat eksploitasi alam yang berlebihan. Menurutnya, bencana ekologis yang terus berulang adalah bukti nyata kegagalan korporasi dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Perempuan bermarga Lubis itu juga memperingatkan perusahaan-perusahaan agar tidak menjadikan izin formal sebagai tameng pembenar perusakan hutan.
“Kami menolak keras praktik korporasi yang bersembunyi di balik izin administratif. Legalitas tidak otomatis membenarkan penggundulan hutan. Setiap jengkal hutan yang dirusak harus dipertanggungjawabkan, baik secara hukum maupun moral,” ujarnya dengan nada tegas.
Lebih lanjut, Nini Arianti menekankan pentingnya peran strategis generasi muda dalam mengawal isu lingkungan di tengah derasnya arus industrialisasi dan pembangunan ekonomi nasional. Ia menilai pemuda memiliki mandat moral untuk menjadi pengontrol kekuasaan ekonomi yang kerap mengabaikan aspek keberlanjutan.
“Pemuda harus tampil sebagai penyeimbang antara ambisi industri dan kelestarian alam.
Tanpa keberlanjutan ekosistem, pembangunan ekonomi hanya akan mewariskan bencana ekologis bagi generasi mendatang,” pungkasnya.
