banner 728x250

Kemenkum Blokir Akses Kepengurusan Futsal sampai Ada Kejelasan dari PSSI

banner 120x600

Jakarta, 16 November 2026 – Kementerian Hukum (Kemenkum) mengambil tindakan administratif terkait konflik internal kepengurusan Federasi Futsal Indonesia (FFI), yang saat ini menggunakan nama Asosiasi Futsal Indonesia. Melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Kemenkum memutuskan untuk memblokir sementara akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) milik FFI. Kebijakan ini dilakukan guna mencegah adanya perubahan data kepengurusan sebelum persoalan internal organisasi mendapatkan penyelesaian.

Kebijakan tersebut diambil sebagai tindak lanjut dari surat resmi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) pada 13 November 2026 yang berisi permintaan pemblokiran akses administrasi badan hukum FFI.

banner 325x300

Direktur Badan Usaha Ditjen AHU Kemenkum, Andi Taletting Langi, menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima surat permohonan dari PSSI dan memprosesnya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Kemenkum.

Andi menjelaskan bahwa untuk sementara waktu akses SABH atas nama FFI telah dibatasi. Langkah ini bertujuan menjaga agar tidak terjadi perubahan data kepengurusan selama konflik internal masih dalam tahap penyelesaian. Kemenkum juga masih menunggu langkah PSSI dalam menyelesaikan persoalan tersebut melalui mekanisme organisasi.

Ia menegaskan bahwa kebijakan pemblokiran tersebut tidak berdampak pada seluruh aktivitas organisasi maupun penyelenggaraan olahraga futsal di Indonesia. Pembatasan hanya berlaku pada akses administrasi badan hukum FFI yang berada dalam sistem Kemenkum.

Menurut Andi, kegiatan futsal yang berada di bawah naungan PSSI tetap dapat berjalan seperti biasa. Pemblokiran dilakukan semata-mata untuk menjaga ketertiban administrasi hingga terdapat kepastian mengenai susunan kepengurusan definitif yang diakui berdasarkan aturan organisasi.

Lebih lanjut, Andi menyebutkan bahwa pemblokiran akses SABH bukan keputusan permanen. Kemenkum akan kembali memproses administrasi badan hukum FFI setelah Kongres Luar Biasa (KLB) terlaksana dan PSSI memberikan pemberitahuan resmi terkait hasil penetapan kepengurusan definitif.

Ia juga menekankan bahwa Kemenkum tidak bermaksud mencampuri urusan internal organisasi olahraga, termasuk menentukan pihak yang berhak memimpin FFI. Penyelesaian konflik kepengurusan sepenuhnya menjadi kewenangan PSSI sebagai induk organisasi sepak bola nasional.

Andi menjelaskan bahwa futsal merupakan salah satu organisasi olahraga yang menjadi anggota PSSI, sebagaimana asosiasi sepak bola pantai dan sepak bola wanita. Oleh sebab itu, seluruh persoalan kepengurusan harus diselesaikan berdasarkan mekanisme dan ketentuan organisasi yang berlaku. Sementara itu, Kemenkum hanya bertanggung jawab memastikan administrasi badan hukum berjalan tertib dan memiliki landasan yang jelas.

Ia berharap permasalahan internal FFI dapat segera diselesaikan agar tidak menghambat proses pembinaan atlet, pelaksanaan kompetisi, serta pengembangan prestasi futsal nasional.

Menurutnya, penyelesaian persoalan administrasi dan kepengurusan menjadi hal penting agar seluruh pihak dapat kembali berfokus pada kemajuan olahraga futsal Indonesia.

Sebagai informasi, futsal merupakan cabang olahraga yang berada di bawah regulasi FIFA. Di Indonesia, FFI berstatus sebagai asosiasi anggota PSSI yang merupakan federasi sepak bola nasional dan berafiliasi dengan FIFA. Dengan demikian, setiap perubahan maupun proses pergantian kepengurusan FFI wajib mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Statuta PSSI.

Dalam surat permohonannya kepada Kemenkum, PSSI turut menyampaikan bahwa pihaknya telah menunjuk Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Umum FFI. Penunjukan tersebut bertujuan menjaga keberlangsungan roda organisasi sekaligus mempersiapkan pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) sebagai jalan untuk menyelesaikan konflik internal kepengurusan.

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *