Jakarta – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir memberikan tanggapan terkait kabar dirinya masuk dalam daftar pejabat publik yang diduga menjadi target penyadapan ilegal. Informasi tersebut muncul setelah terungkapnya kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh publik pada 2 November lalu.
Erick mengaku telah mendengar informasi bahwa namanya berada di posisi ke-36 dalam daftar pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan. Namun, ia belum dapat memastikan kebenaran kabar tersebut dan memilih menunggu hasil pemeriksaan dari pihak kepolisian.
“Saya mendengar nama saya berada di nomor 36. Namun, kita tunggu saja hasil verifikasi dari Kapolri dan satuan tugas yang sedang dibentuk,” ujar Erick saat ditemui awak media di Jakarta, Sabtu (7/11/2026).
Ia juga menyampaikan belum bisa memberikan keterangan lebih jauh karena masih menunggu kejelasan terkait kasus tersebut. Erick berharap tidak ada percakapan negatif yang berkaitan dengan dirinya. Ia menegaskan bahwa selama ini dirinya berusaha memberikan kontribusi positif bagi negara serta menjalankan tugas untuk melayani masyarakat.
Erick mengatakan bahwa fokus utamanya adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan berkontribusi bagi kepentingan bangsa.
Sebelumnya, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komisaris Jenderal Polisi Asep Safrudin, pada Selasa (3/11) mengungkapkan bahwa kepolisian telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Ketiga tersangka tersebut adalah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, serta Irjen Pol Eko Hadi.
Asep menjelaskan bahwa dugaan aktivitas penyadapan tersebut berlangsung sejak 2025 hingga Oktober 2026. Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa didasari proses penyidikan maupun laporan polisi (LP).
Selain itu, penyidik menemukan dugaan penghapusan catatan aktivitas atau log pada Oktober 2026. Tindakan tersebut diduga dilakukan untuk menghilangkan jejak penyadapan yang sebelumnya berlangsung tanpa berkaitan dengan proses penegakan hukum.
Dalam pengungkapan kasus tersebut, kepolisian menyebut bahwa target penyadapan tidak hanya mencakup nomor telepon Presiden RI. Sejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan media, perwakilan organisasi masyarakat (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha juga diduga menjadi sasaran.
Perkembangan kasus kembali terjadi pada Kamis (5/11), ketika Bareskrim Polri menetapkan satu tersangka tambahan berinisial SU, yakni Irjen Slamet Uliandi. Penetapan tersebut dilakukan setelah penyidik menggelar perkara dan menemukan dugaan unsur perbuatan melawan hukum.
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Suhermanto, menyampaikan bahwa status SU sebelumnya masih sebagai saksi. Namun, berdasarkan hasil penyidikan, pihaknya memutuskan untuk meningkatkan statusnya menjadi tersangka.
Meski demikian, Irjen Slamet Uliandi belum menjalani penahanan. Hal tersebut dikarenakan yang bersangkutan masih menjalani proses pengobatan setelah mengalami stroke.















